Article Index

4.    Bentuk-bentuk kemudlaratan
Dari segi niatnya, kemudlaratan terbagi menjadi dua:
4.1. Sengaja menginginkan kemudlaratan terhadap orang lain, bentuk seperti ini dilarang oleh Islam.

Termasuk di dalamnya adalah:
4.1.1.  MUDLARAT DALAM JUAL BELI
a. Bai’ Mudhthar (jual beli karena terpaksa)
Seseorang membutuhkan suatu barang, namun ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Maka ia membelinya secara kridit dengan harga yang jauh lebih mahal. Maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Isma’ili berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Jika kamu memiliki kelebihan harta, maka berikanlah kepada saudaramu. Kalau tidak, janganlah menambah kebinasaan di atas kebinasaannya.” Artinya, dalam kondisi seperti ini, sebaiknya ia membantunya secara cuma-cuma, dan bukan malah menambah kesulitannya.
Abdullah bin Ma’qil berkata, “Jual beli karena terpaksa adalah riba.”
Harb berkata, “Ahmad membenci jual beli karena terpaksa.”

 

1.    Menjual secara kontan barang yang dibeli secara kridit, dengan harga lebih murah dari harga beli.
Misalnya: seseorang membutuhkan uang tunai, namun tidak ada yang memberikannya pinjaman kepadanya. Maka ia membeli barang secara kridit, dengan maksud untuk menjualnya kembali secara kontan dengan harga lebih murah dari harga beli, agar ia mendapatkan uang tunai dengan cepat.

2.    Kerugian yang sangat mencolok
Jika pembeli tidak mampu melakukan tawar-menawar, maka penjual tidak memanfaat kondisi ini dengan mengeruk keuntungan yang sangat besar. Jika transaksi sudah berlangsung, lalu setelah itu pembeli mengetahui bahwa ia telah dirugikan, maka menurut Imam Malik dan Ahmad, ia boleh membatalkan transaksi.

 

4.1.2.  MUDLARAT DALAM WASIAT

Ini bisa terjadi dalam bentuk:
4.1.2.1. Mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada sebagian ahli waris.
Sehingga mereka mendapatkan bagian melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. yang tentunya merugikan ahli waris yang lain. Islam melarang wasiat seperti ini, manakala ahli waris yang lain tidak rela.

Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memberikan bagian kepada mereka yang berhak. Karenanya tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

4.1.2.2. Mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada selain ahli waris supaya bagian ahli waris berkurang. Karenanya, Islam melarang wasiat sepeti ini manakala melebihi sepertiga harta peninggalan, kecuali atas seizin ahli waris. Rasulullah saw. bersabda, “Ya, sepertiga, dan sepertiga pun sudah banyak.” (Muttafaq ‘alaiHi)

Islam membolehkan sebatas sepertiga hartanya untuk menutupi peluang-peluang kebaikan yang belum ia lakukan pada masa hidupnya. Namun jika sepertiga harta yang diwasiatkan itu bertujuan memudlaratkan ahli warisnya, maka ia akan menanggung dosanya. Sebagaimana firman Allah, “Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat [kepada ahli waris].” (an-Nisaa’: 12)

Dan bisa jadi, wasiat dengan niat yang tidak baik tersebut, akan menjadikan hilangnya pahala amal kebaikannya selama masih hidup.
Abu Hurairah ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Seorang laki-laki dan wanita melakukan ketaatan kepada Allah swt. selama 60 tahun. Kemudian menjelang tutup usia keduanya berwasiat yang menimbulkan mudlarat. Maka nerakalah tempat keduanya.” setelah itu, Abu Hurairah membaca firman Allah, “Sesudah dipenuhi wasiat…”(HR Turmudzi dan yang lain)

Ibnu ‘Abbas ra.berkata, “Berwasiat yang menimbulkan mudlarat adalah dosa besar.”
Jika ia mengakui adanya niat yang tidak baik tersebut, apakah wasiat tersebut dilaksanakan ataukah dibatalkan? Sebagian ulama berpendapat, bahwa wasiat tersebut tetap dilaksanakan. Sedangkan Imam Malik berpendapat, wasiat itu dibatalkan.

4.1.3. MUDLARAT DALAM RUJUK
Jika seorang suami menceraikan istrinya dan bermaksud kembali lagi sebelum masa iddah berakhir maka di dalam Islam dibolehkan, bahkan dianjurkan. Namun jika kembali atau rujuknya kepada istri yang telah ia ceraikan hanya untuk mempermainkan istri, maka hal itu jelas dilarang.

Firman Allah: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (al-Baqarah: 231)

“Dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka [para suami] itu menghendaki ishlah.” (al-Baqarah: 228)

Imam Malik berpendapat, jika ada suami yang rujuk dengan istrinya sebelum masa ‘iddah habis, kemudian menceraikannya kembali sebelum melakukan senggama, dengan maksud agar istri semakin sengsara dengan bertambahnya masa iddah. Maka istri tidak perlu menghitung iddah dari awal. Akan tetapi menyempurnakan hitungan hari iddah sebelumnya.

Imam Ahmad berpendapat, meski suami tidak bermaksud menyakiti istri, masa iddah tidak perlu diulang dari awal. Sedangkan kebanyakan ulama berpendapat, istri harus mengulangi perhitungan iddah dari awal, ada maksud menyakit istri atau tidak. Jika suami bermaksud menyakiti istri, maka ia menanggung dosanya.

4.1.4. MUDLARAT DALAM ILA’

Ila’ adalah sumpah seorang lelaki untuk tidak bersenggama dengan istrinya untuk jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya. Jika kemudian ia menyetubuhi istrinya sebelum empat bulan, berarti ia mencabut sumpahnya dan harus membayar kafarat dari sumpahnya.

Jika setelah empat bulan masih tetap tidak mau besenggama dengan istrinya, maka harus segera dihentikan. Allah berfirman: “Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya, diberi tangguh waktu empat bulan [lamanya]. Kemudian jika mereka kembali [kepada istrinya], maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Mahapenyayang. Dan jika mereka berazam [bertetap hati] untuk talak, maka sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.” (al-Baqarah: 226-227)

Mengenai cara penghentiannya, para ulama berbeda pendapat:

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang seperti ini dibawa ke pengadilan untuk diminta menghentikan ila’nya atau menceraikan istrinya. Jika ia tetap membangkang maka hakim memutuskan perceraiannya [cerai satu].

–       Sedangkan madzab Hanafi berpendapat, jika melebihi empat bulan, maka secara   otomatis telah jatuh talak tiga.
Senada dengan masalah ila’ adalah masalah-masalah berikut ini:
a. Jika seorang suami tidak menyetubuhi istrinya selama empat bulan dengan maksud memudlaratkan istrinya, meskipun tanpa bersumpah, maka ia dianggap telah melakukan ila’ [menurut pendapat Ahmad].

Menyetubuhi istri hukumnya wajib. Menurut madzab Hambali minimal sekali dalam empat bulan. Jika suami tidak melaksanakan tanpa satupun alasan dan istri minta untuk diceraikannya, maka sebagian ulama berpendapat: harus diceraikan.

Apakah dalam masalah ini perlu adanya maksud menyakiti atau tidak? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Imam Malik dan pengikutnya berpendapat, jika suami tidak melakukan senggama dengan istrinya, maka nikahnya dibatalkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jangka waktunya.

b. Jika seseorang berpergian untuk jangka waktu yang lama, tanpa ada alibi yang tepat. Kemudian istri menyuruhnya untuk pulang, namun ia tidak mau, maka menurut Imam Malik dan Ahmad keduanya harus diceraikan oleh hakim.

 

4.1.5. KEMUDLARATAN DALAM MENYUSUI

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,” (al-Baqarah: 233)

Artinya, dalam menyusui jangan sampai terjadi hal-hal yang memudlaratkan, baik bagi ibu, bapak, maupun bagi anaknya. Ibunya berkewajiban menyusui anaknya. Jika istri dilarang oleh suaminya untuk menyusui anaknya agar si suami dapat menikmati kemolekan tubuh istrinya, maka hal ini diperbolehkan. Namun jika suami bermaksud menyengsarakan istri, maka harus dicegah. Sikap seperti ini tidak diperbolehkan dan berdosa.

Suami boleh melarang istrinya untuk menyusui si anak, manakala ada wanita lain yang mau menyusui anak tersebut. Namun jika tidak ada, atau ada tetapi si anak tidak mau menyusu kecuali dari tetek ibunya, maka pelarangan tersebut tidak diperbolehkan.

Jika sang ibu telah diceraikan atau ditinggal mati suaminya, lalu ia meminta untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah yang wajar, maka ia lebih berhak untuk itu. Ayah dari si bayi atau ahli waris dari ayah harus memenuhi permintaannya. Namun jika sang ibu meminta upah yang sangat berlebihan, sementara ada wanita lain yang mau menyusui dengan upah yang wajar, maka permintaan sang ibu tidak harus dipenuhi. Jika tidak ada wanita lain yang mau menyusui, maka sang ibu terpaksa menyusui dengan upah yang wajar.